 |
| Kunjungan Wapres Gibran ke Sikka disorot GMNI: dorong penegerian UNIPA, selesaikan konflik HGU Nangahale, dan air bersih dari Bendungan Napun Gete. |
Maumere,NTT, 23 April 2025 – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Sikka, NTT selama dua hari, Kamis–Jumat (24–25 April 2025). Agenda kunjungan kerja meliputi peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Wolomarang, Bendungan Napun Gete, Rencana Kawasan Ekonomi Perikanan di Bebeng dan Nangahale, serta kuliah umum di Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere.
Namun, GMNI Sikka menilai kunjungan ini jangan sekadar menjadi ajang pencitraan, melainkan harus membawa solusi nyata atas problem rakyat.
1. Penegerian UNIPA: Janji yang Terlupakan
GMNI Sikka mengingatkan bahwa penegerian UNIPA sudah diperjuangkan sejak 2005, namun tak kunjung terealisasi, meski Presiden Jokowi pernah dijanjikan langsung saat meresmikan Bendungan Napun Gete tahun 2021.
“PTN adalah instrumen negara untuk pemerataan pendidikan. Kenapa NTT, khususnya Flores, harus terus dipinggirkan? Wapres Gibran wajib bawa pulang solusi, bukan hanya pidato,” tegas perwakilan GMNI.
Penegerian UNIPA diyakini dapat:
- Mengurangi kesenjangan pendidikan antara timur dan barat Indonesia;
- Membuka akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau;
- Mendorong SDM unggul yang berdampak pada kesejahteraan daerah.
2. Bendungan Megah, Rakyat Tetap Haus
GMNI Sikka juga menyoroti ironi Bendungan Napun Gete. Meski diresmikan Jokowi tahun 2021 dan menelan anggaran Rp880 miliar, ratusan warga Dusun Denak masih harus menempuh 3 km ke sungai hanya untuk air bersih.
“Wapres Gibran jangan cuma foto di bendungan. Tanyakan, mengapa airnya tidak sampai ke rumah rakyat? Ini bukan kemajuan, ini ironi,” kritik GMNI Sikka.
Mereka mendesak percepatan pembangunan irigasi dan jaringan distribusi air agar bendungan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar monumen politik.
3. Konflik HGU Nangahale: Rakyat atau Pemodal?
Konflik agraria di Nangahale menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh. Hak Guna Usaha (HGU) justru menjadi alat perampasan lahan rakyat dan mengusir petani dari tanah leluhur mereka.
“Gibran harus tunjukkan: dia berpihak pada rakyat atau jadi kaki tangan pemodal. Sikka butuh keadilan agraria, bukan janji-janji kosong,” tandas GMNI.
Mereka juga mendesak Bupati Sikka memanfaatkan kunjungan ini untuk menunjukkan komitmennya yang pernah disampaikan: menyelesaikan konflik HGU dalam 100 hari kerja.
GMNI Sikka menyerukan: kunjungan Wapres Gibran harus jadi momen refleksi dan perbaikan arah pembangunan. Jangan jadikan rakyat penonton pembangunan yang hanya memihak segelintir elit.
(AC)
