 |
| Hipermata Sikka desak Wapres selesaikan konflik HGU Nangahale yang korbankan adat. Jangan abaikan keadilan demi jabatan dan politik sesaat. |
Maumere, NTT, 24 April 2025– Sekretaris Hipermata Sikka, Wilfridus Iko, menegaskan bahwa konflik Hak Guna Usaha (HGU) yang berkepanjangan antara masyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut dengan PT. Krisrama merupakan konflik yang justru diciptakan oleh kelalaian pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Sejak kemerdekaan, negara gagal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945. Negara seharusnya menjadi penengah, bukan berpihak pada korporasi dengan langsung mengeluarkan SK HGU tanpa prosedur yang benar dan terarah," ungkap Wilfridus dalam pernyataannya.
Menurutnya, konflik HGU Nangahale jauh lebih krusial dibandingkan dengan isu penegerian Universitas Nusa Nipa (UNIPA) yang baru-baru ini diusulkan oleh Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi, menjelang rencana kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sikka.
Wilfridus menyoroti penggusuran oleh PT. Krisrama yang terjadi pada 22 Januari 2025, yang menyebabkan korban fisik, psikis, termasuk perempuan dan anak-anak dari masyarakat adat. Ia mendesak Wakil Presiden agar tidak mengabaikan penderitaan rakyat.
"Sudah cukup masyarakat dikorbankan. Pemerintah jangan gengsi karena jabatan dan kepentingan. Kepemimpinan sejati menjamin keselamatan rakyat tertindas," tegasnya.
Hipermata Sikka juga menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Wapres segera selesaikan konflik HGU Nangahale yang berkepanjangan.
2. Wapres jangan mencoreng nilai keadilan dan kesejahteraan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka segera gelar RDP dengan menghadirkan masyarakat adat, PT. Krisrama, dan Pemda Sikka.
4. DPRD Sikka harus segera menyelesaikan konflik HGU Nangahale-Patiahu.
5. Wapres gunakan kebijaksanaan untuk mempercepat penegerian UNIPA.
Hipermata tetap memberi apresiasi atas langkah Ketua DPRD Sikka menyuarakan penegerian UNIPA, namun menegaskan bahwa perjuangan keadilan untuk masyarakat adat harus menjadi prioritas utama.
"Kami berdiri bersama rakyat. Karena kemerdekaan sejati adalah menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas bumi Indonesia, termasuk penjajahan atas tanah adat," tutup Wilfridus.
(AC)
