 |
| Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, menerima kunjungan kerja Pimpinan Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako dan La Ode Umar Bonte, beserta rombongan senator dari berbagai wilayah di Indonesia. Foto/Video: Meldo Nailopo, Yozhy Hoely |
Kupang, NTT – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, menerima kunjungan kerja Pimpinan Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako dan La Ode Umar Bonte, beserta rombongan senator dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Senin (3/3/2025) ini membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang telah diperbarui dengan UU Cipta Kerja.
Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan perangkat daerah terkait, Kepala ATR/BPN Provinsi NTT, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, yang menegaskan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di NTT.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah NTT terus berupaya mengembangkan sektor perkebunan sesuai amanat UU 39/2014, dengan menitikberatkan pada peningkatan investasi swasta serta kemitraan petani dengan pihak industri.
"Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah investasi swasta di sektor perkebunan, terutama di hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan daerah. Selain itu, kemitraan antara petani dan kelompok tani dengan swasta juga harus diperkuat. Pemprov NTT sangat mendukung upaya fasilitasi perizinan usaha, perlindungan keamanan, dan kepastian pemanfaatan lahan sesuai regulasi yang berlaku," jelas Gubernur Melki.
Ia juga menyoroti pentingnya pertemuan ini sebagai forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi perkebunan di NTT dan merumuskan saran konstruktif bagi pengembangan sektor ini.
"Berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan perlu dibahas bersama agar solusi yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat optimal bagi para petani di wilayah ini," tambahnya.
Gubernur Melki memaparkan bahwa perkebunan merupakan sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT, dengan PDRB sub-sektor perkebunan mencapai 9,59% (BPS, 2023). Data terakhir menunjukkan bahwa luas lahan perkebunan di NTT mencapai 604.347,3 hektare, dengan produktivitas rata-rata 603 kg per hektare dan melibatkan 975.100 kepala keluarga petani.
"Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan komoditas perkebunan di NTT, seperti kopi, kakao, jambu mete, kelapa, dan cengkeh. Upaya pengolahan hasil dan diversifikasi produk terus kami dorong agar petani mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujar Melki.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan potensi perkebunan harus berorientasi pada dampak jangka panjang, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan ekstrem, dan mendukung ketahanan pangan.
"Kami ingin sektor perkebunan di NTT semakin maju dengan sinergi yang kuat antara institusi dan daerah, sehingga hasil pembangunan benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat," pungkasnya.
Pimpinan Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, menyoroti perlunya mengubah paradigma bahwa perkebunan hanya identik dengan korporasi besar dan kelapa sawit.
"Ketika berbicara tentang perkebunan, orang sering kali langsung membayangkan kelapa sawit sebagai komoditas utama. Padahal, di NTT, perkebunan lebih didominasi oleh usaha rakyat dengan komoditas utama seperti kelapa, mente, kemiri, vanili, dan hasil perkebunan lainnya," jelas Angelius.
Menurutnya, hilirisasi adalah kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan petani.
"Kami ingin perkebunan di NTT tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional. Hilirisasi adalah masa depan, dan itu yang harus kita dorong bersama," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran lebih dari Rp94 miliar yang telah diusulkan Pemprov NTT kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan.
"Meski ada kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, kami tetap berusaha agar anggaran untuk NTT tidak terpangkas. Perkebunan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, dan kami akan terus mengawal agar sektor ini mendapatkan perhatian maksimal," tutup Angelius.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPD RI, diharapkan sektor perkebunan di NTT bisa berkembang lebih pesat, memberikan kesejahteraan bagi petani, serta membawa NTT sebagai salah satu pusat perkebunan nasional yang kompetitif.(Alex Raditia/kl)
