 |
| Puluhan tenaga kesehatan (nakes) RSUD TC Hillers Maumere menggelar aksi demonstrasi menuntut pembayaran insentif Covid-19 yang telah tertunda selama lima tahun. |
Maumere, NTT– Puluhan tenaga kesehatan (nakes) RSUD TC Hillers Maumere menggelar aksi demonstrasi menuntut pembayaran insentif Covid-19 yang telah tertunda selama lima tahun. Para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang berjibaku di garda terdepan saat pandemi merasa dibohongi berkali-kali oleh janji-janji manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah yang tak kunjung terealisasi.
Koordinator aksi, Yaksintus Patrisius, yang juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD TC Hillers, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji-janji pembayaran insentif yang terus diundur tanpa alasan jelas.
"Kami dijanjikan pembayaran sejak akhir Desember 2024, lalu ditunda ke Januari, kemudian Februari, terakhir dijanjikan akan cair pada Senin, 17 Maret 2025. Tapi lagi-lagi ditunda! Sampai kapan kami harus menunggu?" tegas Yaksintus dalam orasinya pada Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, alasan penundaan pembayaran selalu berubah-ubah. Kali ini, mereka berdalih masih ada syarat administrasi yang belum terpenuhi.
"Pertanyaan kami, uangnya ada atau tidak? Kami dengar ada, tapi juga beredar informasi bahwa dana itu sudah terpakai. Kalau ditunda karena aturan atau mekanisme, itu urusan mereka. Yang jelas, hak kami harus dibayar!" tambahnya.
Salah satu nakes yang ikut dalam aksi, Lus Lero, mantan Kepala Ruangan ISO Covid-19, meluapkan kekecewaannya. Meski telah bekerja selama lima tahun, hak-haknya masih belum dipenuhi.
"Kami sudah bekerja keras, mempertaruhkan nyawa saat pandemi, merawat pasien dari berbagai daerah, bukan hanya Kabupaten Sikka, tapi juga Flores dan Lembata. Tapi sampai sekarang, hak kami masih ditahan tanpa alasan yang jelas!" ungkapnya.
Seorang pensiunan tenaga kesehatan RSUD TC Hillers, Nona, juga turut serta dalam aksi. Ia prihatin dengan nasib para tenaga kesehatan yang hingga kini masih harus berjuang untuk hak mereka.
"Sudah begitu lama, tapi tetap saja tidak ada kejelasan. Kami terlalu banyak diberi harapan palsu!" ujarnya.
Menanggapi aksi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, Adrianus Firminus Parera, atau yang akrab disapa Alfin Parera, menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pembagian insentif berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, telah disepakati formula pemberian insentif melalui perubahan peraturan bupati (Perbup) yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan.
"Kami memahami keresahan tenaga kesehatan. Kami mohon kesabaran mereka karena proses ini harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami pastikan hak mereka tetap diberikan," ujar Alfin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, Paul Prasetyo, memastikan bahwa dana untuk pembayaran insentif Covid-19 tersedia.
"Uang kas Rp8 miliar untuk insentif Covid-19 ada! Tidak ada masalah dengan ketersediaan dana," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa bupati tidak dapat menggunakan uang Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara sembarangan tanpa dasar hukum yang sah.
Namun, pernyataan ini justru menambah kemarahan para tenaga kesehatan. Jika uang benar-benar ada, mengapa mereka masih harus menunggu?
"Kami sudah cukup bersabar! Jangan hanya janji, kami butuh bukti! Kalau uangnya ada, kenapa tidak dibayar sekarang?" teriak salah satu nakes dalam aksi tersebut.
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai, tetapi para tenaga kesehatan berjanji akan terus menuntut hak mereka hingga pembayaran insentif benar-benar direalisasikan. Mereka menolak lagi-lagi dipermainkan dengan janji tanpa kepastian. ***
