 |
| Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi V dan Wakil Ketua Fraksi DEMOKRAT DPRD Provinsi NTT . |
Kupang, 10 Februari 2025 – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo, meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk segera mengambil sikap tegas terhadap pelaksana tugas (Plt) Kepala SMKN 2 Kupang yang diduga melanggar aturan dalam pengelolaan sekolah.
Dalam pernyataannya, Rondo mengungkapkan bahwa Komisi 5 baru saja menerima pengaduan resmi dari komite sekolah terkait berbagai persoalan yang terjadi. “Kami telah mendengar langsung pengaduan dari komite sekolah yang menyampaikan beberapa persoalan serius, mulai dari penerimaan tenaga honorer yang diduga tidak sesuai aturan, penggunaan komite sekolah yang tidak jelas, penurunan jam mengajar guru ASN, hingga dugaan penyalahgunaan Dana BOS,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa SMKN 2 Kupang adalah sekolah besar dengan 2.300 siswa dan menjadi kebanggaan provinsi. Oleh karena itu, masalah ini harus segera dituntaskan agar tidak berdampak buruk pada sistem pendidikan di sekolah tersebut.
Menurut Rondo, Kepala Dinas Pendidikan telah mengeluarkan edaran yang melarang penerimaan tenaga honorer. Namun, di SMKN 2 Kupang, tenaga honorer tetap diterima dan sudah digaji sejak Januari. “Ini jelas menabrak aturan. Saya sudah berbicara langsung dengan Pak Kadis, dan saya meminta agar masalah ini segera diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penerapan aturan,” tegasnya.
Untuk mencari solusi, Komisi 5 DPRD NTT berencana segera mengundang Plt Kepala Sekolah SMKN 2 Kupang, perwakilan komite sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, serta Koordinator Pengawas (Korwas) Kota Kupang. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas permasalahan yang ada sekaligus mencari jalan keluarnya.
Di sisi lain, Rondo juga menyoroti kekecewaan ratusan orang tua siswa yang merasa dirugikan akibat sistem seleksi masuk perguruan tinggi yang tidak transparan. “Banyak orang tua yang kecewa karena anak-anak mereka tidak lolos seleksi. Katanya, mereka akan melakukan protes di sekolah. Ini harus segera dicarikan solusinya karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” tambahnya.
Rondo pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk bertindak cepat. “Pak Kadis harus segera mengambil sikap yang tegas. Ini bukan hanya soal tenaga honor atau pengelolaan sekolah, tetapi juga menyangkut integritas pendidikan yang berdampak langsung pada siswa,” tegasnya.
Ia berharap pertemuan dengan semua pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang konkret dan tepat sasaran. “Semoga dalam waktu sesingkat-singkatnya, masalah ini bisa diselesaikan agar tidak merusak sistem pendidikan yang sudah kita bangun,” tutupnya.
Dengan desakan ini, Komisi 5 DPRD NTT berharap Dinas Pendidikan segera bertindak demi menegakkan aturan dan menjaga kualitas pendidikan di SMKN 2 Kupang.(kl)
