 |
| Foto: news-daring.com |
Kupang, 1 Februari 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Andriko Noto Susanto, SP., MP, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan.
“Politik sering digambarkan sebagai dunia laki-laki, penuh dengan permainan kekuasaan dan uang. Namun, perempuan juga berhak dan harus berani mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan publik,” ujar Andriko.
Ia menyoroti bahwa dominasi budaya patriarki selama ini telah menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak sepenuhnya mandiri, baik dalam keluarga maupun dalam urusan negara. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam legislatif dan eksekutif sangat krusial agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan perempuan dan masyarakat luas.
Musda ke-3 KPPI NTT diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “KPPI harus menjadi wadah bagi perempuan politik untuk memperkuat jejaring dan membangun solidaritas, sehingga dapat memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat kecil,” tambahnya.
Selain itu, Andriko juga menyinggung peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk dalam upaya menurunkan angka stunting dan mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia mengapresiasi Ketua DPRD NTT, yang juga seorang perempuan, atas kontribusinya dalam mendorong beberapa peraturan daerah (Perda) penting, seperti Perda bantuan hukum bagi masyarakat kecil, penyertaan modal bagi petani, serta kebijakan terkait transportasi dan pendidikan.
Menariknya, dalam kesempatan ini, Pj Gubernur juga mengungkapkan bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari 2024 mengalami penundaan. “Tadinya saya sudah bersiap-siap untuk pamit karena informasi awal pelantikan dilakukan pada 6 Februari. Namun, ada keputusan untuk menunda dan menyerentakkan dengan proses di Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Andriko juga menyinggung rencana pertemuan dengan Menteri Pertanian di Jakarta untuk membahas kontribusi NTT dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Saya berencana bersama gubernur terpilih dan kepala daerah lainnya ke Jakarta untuk menyampaikan kebutuhan NTT dalam meningkatkan produksi pangan,” ujarnya.
Musda ini menjadi momentum penting bagi KPPI NTT dalam mengevaluasi program kerja sebelumnya dan merancang strategi ke depan. “Saya berharap Musda ini melahirkan pemimpin tangguh dan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi, daerah, dan masyarakat NTT,” pungkas Andriko.
[Kata kunci SEO: KPPI NTT, perempuan politik, Musda KPPI, Pj Gubernur NTT, kesetaraan gender, perempuan dalam politik, kebijakan publik, pembangunan NTT, pelantikan gubernur NTT, penundaan pelantikan kepala daerah]
