 |
| Jonas Dully, ayah dari Demsi baju kaos warna kuning foto: news-daring.com |
Kupang, 31 Januari 2025 – Keluarga Demsi Ronaldo Dully menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap proses hukum yang dijalankan Polda NTT. Jonas Dully, ayah dari Demsi, mengungkapkan bahwa laporan yang diajukan oleh anaknya sejak 28 Agustus 2024 tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pihak kepolisian.
“Kami sangat menyesal dan kecewa. Sudah banyak laporan yang disampaikan oleh pengacara anak kami, tapi tidak diproses oleh Polda. Ini yang perlu kami tanyakan, kenapa tidak ada tindak lanjut?” tegas Jonas Dully.
Kekecewaan keluarga semakin memuncak setelah pada 30 Januari 2025, Demsi Dully tiba-tiba ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada keluarga. “Sampai sekarang kami belum menerima surat penahanan anak kami,” tambahnya.
Kuasa hukum Demsi, Adrianus Sinla'e, juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam penyidikan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap tersangka lain dalam kasus ini. “Seharusnya ada dua tersangka, yaitu Demsi Ronaldo Dully dan Rano Muliyanto. Tapi, sampai sekarang Rano tidak pernah diproses atau dicari keberadaannya,” ungkapnya.
Adrianus juga mengkritisi sikap penyidik yang dianggap tidak profesional. “Kami sudah meminta konfrontasi antara Rano, penyidik, dan klien kami, tapi permintaan itu tidak pernah diindahkan. Justru klien kami yang langsung ditahan tanpa ada upaya penyidikan lebih lanjut,” ujarnya dengan nada geram.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini memunculkan banyak pertanyaan terkait transparansi hukum. “Pelapor dalam kasus ini adalah Anung Satya Martani, yang juga seorang anggota Polri. Kami melihat ada ketimpangan dalam proses hukum. Jika memang hukum itu adil, kenapa laporan Demsi diabaikan sementara dia sendiri langsung ditahan?” tuturnya.
Keluarga besar Demsi Dully meminta Kapolda NTT turun tangan langsung untuk memastikan keadilan dalam kasus ini. “Kami hanya ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” pungkas Jonas Dully.(kl)
