Kupang, 11 Februari 2025 – Bupati terpilih Kabupaten Kupang, Yosef Lede, yang juga merupakan alumni Universitas PGRI 1945 NTT (UPG 1945 NTT), melakukan silaturahmi dengan Dekan Fakultas Hukum UPG 1945 NTT, Simson Lasi, SH., M.H. Pertemuan ini membahas kerja sama strategis dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kupang, terutama bagi aparat desa.
Dekan Fakultas Hukum UPG 1945, Simson Lasi, SH., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif kerja sama ini sebagai bentuk kontribusi akademik dalam membangun daerah. Menurutnya, peningkatan pemahaman hukum bagi aparat desa sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kami dari Fakultas Hukum UPG 1945 sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemkab Kupang dalam meningkatkan SDM di desa-desa. Pendidikan hukum yang baik akan membantu aparat desa dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan menghindari kesalahan administratif yang dapat berdampak hukum," ujar Simson Lasi dalam keterangannya kepada media ini di ruang kerjanya.
Program Pengiriman Aparat Desa untuk Kuliah di Fakultas Hukum UPG 1945
Salah satu rencana yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program pengiriman aparat desa untuk berkuliah di Fakultas Hukum UPG 1945. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan hukum yang mendalam, sehingga mereka dapat memahami tata kelola pemerintahan desa dengan lebih profesional.
Menurut Simson Lasi, pihaknya siap memfasilitasi program ini dengan menyesuaikan kurikulum yang relevan bagi kebutuhan pemerintahan desa. Fakultas Hukum juga akan memberikan pendampingan akademik bagi para aparat desa yang akan mengikuti program tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa pendidikan hukum ini benar-benar memberikan manfaat bagi desa-desa di Kabupaten Kupang. Dengan adanya SDM yang memahami hukum, maka tata kelola pemerintahan desa akan lebih baik dan transparan," tambahnya.
MoU dan Implementasi Program Setelah Pelantikan Yosef Lede
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Simson Lasi menyebutkan bahwa pihaknya siap menyusun konsep kerja sama yang lebih konkret. Rencana tersebut akan diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) setelah pelantikan Yosef Lede sebagai Bupati Kabupaten Kupang pada 20 Februari 2025.
MoU ini akan menjadi dasar bagi implementasi program pendidikan hukum bagi aparat desa. Jika program ini berjalan sesuai rencana, dalam beberapa tahun ke depan, Kabupaten Kupang akan memiliki lebih banyak sarjana hukum yang berasal dari desa-desa, yang siap membantu dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan daerah.
Fakultas Hukum UPG 1945 juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal pendanaan dan teknis pelaksanaan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun desa melalui investasi pendidikan bagi aparatnya, sehingga mampu menciptakan pemerintahan desa yang lebih berkualitas dan profesional. (kl)
