 |
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Drs. Benhard Menoh, MT, |
Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mencatatkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Drs. Benhard Menoh, MT, mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 menunjukkan hasil positif. Pada 2024, target pendapatan dan belanja daerah diproyeksikan meningkat signifikan, seiring dengan berbagai inovasi dan upaya optimalisasi yang telah dilakukan.
Benhard menjelaskan, realisasi pendapatan daerah pada 2023 mencapai Rp4,062 triliun atau 94,07% dari target Rp4,091 triliun. Sementara itu, target pendapatan pada 2024 dinaikkan menjadi Rp4,099 triliun, dengan realisasi yang diharapkan mencapai Rp4,839 triliun atau 96,85%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 2,77% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2023, target PAD sebesar Rp1,7 triliun terealisasi Rp1,42 triliun atau 83,31%. Di tahun 2024, target PAD ditetapkan Rp1,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,461 triliun atau 92,42%. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan PAD sebesar 9,11% dibandingkan 2023.
Dari sisi belanja daerah, realisasi pada 2023 mencapai Rp4,046 triliun atau 91,12% dari target Rp4,089 triliun. Untuk tahun 2024, target belanja dinaikkan menjadi Rp5,015 triliun dengan realisasi yang diharapkan mencapai Rp4,072 triliun atau 91,51%. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,39% dibandingkan 2023.
Benhard juga menyampaikan, pemerintah berhasil membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh selama 12 bulan pada 2023 dan 2024. Meski sempat terjadi keterlambatan pembayaran di beberapa dinas akibat kendala administrasi, secara umum belanja daerah berjalan lancar.
Untuk mendukung peningkatan pendapatan, pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan aplikasi inovatif bernama "Besontosa". Aplikasi ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan dengan lebih mudah dan efisien melalui sistem satu sentuhan. Selain itu, penghapusan denda pajak pada 2024 juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.
“Melalui upaya ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun,” ujar Benhard.
Melihat capaian yang positif pada 2023 dan 2024, Benhard berharap pengelolaan keuangan daerah pada 2025 dapat berjalan lebih baik lagi. Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan tetap ada, terutama terkait penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat sehingga penyesuaian di awal 2025 dapat dilakukan dengan baik. Dengan begitu, pengelolaan keuangan di NTT tetap stabil dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dengan langkah strategis dan inovasi yang terus dikembangkan, Provinsi NTT diharapkan mampu mempertahankan tren peningkatan pendapatan dan belanja daerah, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah tersebut.(kl)
