Foto: Astrid |
Newsdaring-Kupang, 8 Januari 2025 – Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), lebih dari 222 ribu tenaga honorer belum mendaftar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua, meskipun pendaftarannya telah diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
“Dari 333 ribu tenaga honorer yang belum mendaftar pada tahap pertama, baru 111 ribu yang terdata di tahap kedua. Kami meminta pemerintah daerah untuk mengumumkan seleksi ini secara masif agar tidak ada yang tertinggal,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah, dalam Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non-ASN yang digelar secara virtual, Rabu (08/01).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., turut dihadiri Menpan RB Rini Widyantini. Dalam sambutannya, Menpan RB menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran tenaga honorer yang memenuhi syarat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk aktif mendorong tenaga honorer segera mendaftar. Ini adalah langkah penting agar masalah tenaga non-ASN dapat selesai sesuai tenggat waktu,” ujar Rini.
Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa perpanjangan seleksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan. “Kami ingin semua tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan. Pemerintah daerah harus mendukung penuh dengan memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar,” katanya.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., yang mengikuti rapat ini, menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung upaya ini. “Kami memastikan seluruh arahan pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik, termasuk memberikan dukungan penuh agar tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat lolos seleksi PPPK tanpa hambatan administratif,” ujar Andriko.
Di NTT sendiri, jumlah peserta seleksi tahap pertama yang lolos dan diangkat pada tahun anggaran 2024 mencapai 5.485 orang, terdiri dari 2.506 tenaga guru, 2.650 tenaga teknis, dan 329 tenaga kesehatan. Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan lebih banyak tenaga honorer yang dapat terakomodasi pada seleksi tahap kedua.(Alex Raditia/Astrid)