 |
| Dr. Sam Haning, SH., MH tengah, Ketua BPH PB PGRI, Dekan Fakultas Hukum UPG 1945 NTT, Simson Kasi, SH., MH. Kanan, Marthen Dilak, SH Wakil Dekan |
Newsdaring-Kupang,05 Desember 2024. Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT melalui Fakultas Hukum menjalin kolaborasi penting dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Ketua BPH PB PGRI, Dr. Semuel Haning, SH., MH mengumumkan penandatanganan MoU dan MoA yang membuka jalan bagi pengembangan mata kuliah khusus tentang tindak pidana korupsi, yang dijadwalkan mulai pada semester pertama tahun depan.
“Ini adalah terobosan besar. Mata kuliah ini akan menggabungkan teori dan praktik langsung dari tim Kejati NTT. Selain meningkatkan kompetensi lulusan, kerja sama ini akan berkontribusi signifikan terhadap akreditasi Ilmu Hukum UPG 1945 NTT,” ungkap Dr. Semuel Haning.
 |
| Penandatanganan MoU/MoA Fakultas Hukum UPG 1945 NTT Simon Kasi, SH.,MH dan Kejati NTT Zet Tadung Allo, SH., MH |
Dekan Fakultas Hukum, Simson Lasi, SH., MH., menjelaskan bahwa kerja sama ini juga mencakup penelitian dan pengabdian masyarakat, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Kami bertujuan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi, etika, dan moral sejak dini agar generasi mendatang menjadi lebih sadar hukum dan tangguh dalam menghadapi tantangan," jelasnya.
Program baru ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan pasar tetapi juga menjadi landasan bagi UPG 1945 NTT untuk menyiapkan lulusan yang siap bersaing. Dengan dukungan Kepala Kejati NTT, Zet, kurikulum ini akan menjadi wujud nyata sinergi pendidikan dan hukum dalam memberantas korupsi.
Mata kuliah tindak pidana korupsi yang akan diajarkan langsung oleh Kejati NTT ini diharapkan membawa dampak besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Langkah strategis ini menegaskan komitmen UPG 1945 NTT untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki keunggulan akademik, tetapi juga siap menjadi agen perubahan bagi bangsa. (kl)
