 |
| GP Ansor NTT Tegaskan Netralitas: Banser TTU Dilarang Berpolitik Praktis |
Newsdarung-Kupang, 22 November 2024 - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), H. Ajhar Jowe, S.Sos., M.Ling., menegaskan bahwa Banser Timor Tengah Utara (TTU) tidak memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.
Pernyataan ini disampaikan menyusul polemik yang muncul akibat dukungan terbuka Banser TTU kepada pasangan calon Simon Petrus Kamlasi dan Andreas Garu (Paket Siaga).
Ajhar Jowe menyatakan bahwa tindakan tersebut mencederai Khittah NU 1926 dan 9 Poin Pedoman Politik Warga NU yang telah ditetapkan dalam Keputusan Muktamar NU Ke-28 Tahun 1989 di Yogyakarta.
“GP Ansor dan Banser sebagai bagian dari Badan Otonom NU di semua tingkatan harus memegang teguh prinsip-prinsip ini dan dilarang menggunakan lambang, lagu, logo, aset, dan kantor untuk berpolitik praktis,” tegas Ajhar.
Lebih lanjut, Ajhar menekankan bahwa Banser adalah badan semi otonom GP Ansor yang bertugas mengamankan keputusan GP Ansor dan tidak memiliki kapasitas untuk bersikap politik.
“GP Ansor sendiri dilarang berpolitik praktis, apalagi Banser sebagai pasukan. Semua kader di semua tingkatan harus memahami dan mematuhi perintah organisasi serta keputusan Khittah NU 1926,” tambahnya.
Sekretaris Pimpinan Wilayah GP Ansor NTT, Ichsan Arman Pua Upa, S.KM., juga menyoroti pemberitaan media online yang dinilai tidak memahami tupoksi dan kewenangan dalam lingkup NU dan badan otonomnya.
“Media harus memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan sesuai dengan aturan organisasi agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
GP Ansor NTT meminta agar media yang telah memberitakan dukungan Banser TTU segera membuat klarifikasi yang lebih sejuk dan berimbang untuk menghindari asumsi berkepanjangan yang dapat merugikan organisasi.
Klarfikasi media yang menulis kami harus dapat berita klarifikasi segera kami terima, jika tidak kami akan melaporkan ke PWI, AJI atau kami akan menyurati dewan Pers. Kami Pimpinan wilayah agar segera mendapat keberimbangan berita media tersbut agar secara berjenjang dapat kami pertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pusat GP Ansor atas dinamika yang terjadi pada Pimpinan Cabang tersebut.(***)
