Newsdaring- Sikka - Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi dari Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam Zoom Meeting Pengendalian Inflasi pada tanggal 2 Juli 2024, yang menginstruksikan seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk menangani masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.
Pada Kamis, 4 Juli 2024, di Ruang Rokatenda, Lt. 2 Kantor Bupati Sikka, Kepala Dinas Pertanian Yohanes Emil Satriawan melaporkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sikka. Kurangnya jumlah pengecer, proses perijinan yang rumit, serta absennya pengecer di beberapa kecamatan seperti Paga, Mego, Tanawawo, dan Magepanda menjadi faktor utama yang diungkapkan.
"Pemerintah Kabupaten Sikka perlu mendalami lebih dalam masalah ini untuk menemukan solusi yang tepat," ungkap PJ Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera. Beliau juga menekankan perlunya dukungan dari kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyelesaian masalah ini.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi di Sikka mencakup 3.126,32 ton untuk jenis urea, 2.155,61 ton untuk NPK, dan 142,61 ton untuk NPK Formula Khusus. Harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di Sikka bervariasi, dengan harga mencapai Rp 2.250 per kg untuk urea, Rp 2.300 per kg untuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk NPK Formula Khusus. Sikka juga memiliki beragam alat pertanian (Alsintan), termasuk mesin pompa air dan traktor, yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian di daerah ini.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi kendala-kendala yang ada sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan memadai untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sikka.(*)
