 |
| Foto: newsdaring.com. Penyampaian penundaan RUPS dan RUPS-LB PT Flobamor di tunda hingga waktu yang tidak ditentukan oleh Asisten III Samuel Halundaka yang memakai baju lengan panjang putih. 21/06/2024 |
Newsdaring-Kupang-Rencana Rapat Umum Pemegang Saham/Luar Biasa (RUPS dan RUPS-LB) pada Jumat, 21/06/2024 di tunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Alasan Penundaan tersebut di sebabkan karena salah satu berkas pemegang saham belum lengkap.
Menurut Asisten III Sekda Provinsi NTT Samuel Halundaka bahwa, penundaan RUPS dan RUPS-LB di tunda karena berkas salah satu pemegang saham belum lengkap administrasinya.
"Ada beberapa hal yang setelah diteliti oleh notaris, ada beberapa hal yang belum dilengkapi. Maka rapat di tunda sampai waktu yang tidak ditentukan" Ungkap Halundaka di ruang sidang. 21/06/2024.
Samuel Haning selaku Komisaris Utama PT Flobamor bersedia menghandle PT Flobamor hingga waktu yang tidak ditentukan.
"Kami berterima kasih karena, ada langkah-langkah penyiapan administrasi yang perlu dipersiapkan dari pemegang saham. Karena itu merupakan legal standing dari pada satu perusahaan. Karena ini merupakan fakta otentik. Maka kami siap dengan waktu yang tidak ditentukan agar mencapai tujuan yang sesuai dengan diinginkan, baik RUPS maupun RUPS-LB. Karena ini untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dan untuk saat ini, sebagai Komut saya akan merangkap beberapa jabatan hingga waktu yang tidak ditentukan" Ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait permintaan penutupan PT Flobamor. Komisaris Utama PT Flobamor, Dr.Samuel Haning SH.,MH.,CMe.CPArb meminta Ketua Partai Nasdem untuk memecat Anggota DPRD NTT, Kristen Samiyati Pati, atas pernyataannya yang akan merugikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat.
"Saya pikir kalau ibu dari Nasdem itu, ibu paling kualat. Sebenarnya Nasdem pecat dia saja. Dia tidak tahu bahwa, pak Viktor Bung Tilu Laiskodat sebagai Gubernur itu menjadikan PT Flobamor sebagai salah satu lokomotif. Dan memang pada tahun 2020-2021 PT Flobamor memberi masukan pendapatan daerah ke pemerintah NTT sebesar lima ratus juta. Saya sangat mengharapkan anggota DPRD seperti itu tidak usah di pakai lagi, seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau seandainya ditutup begini banyak tenaga kerja mau dikemanakan? Kan terjadi penggangguran lagi, seharusnya dia berpikir yang baik terhadap kepentingan yang luas. Saya minta ibu itu tarik kembali omongannya" Kesalnya. (kl)
