Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH Ubaya Surabaya
Newsdaring-Pemilihan umum memilih wakil rakyat sudah berarkhir. Ada perasaan gembira yang luar biasa karena namanya terpilih ada pula perasaan kecewa bahkan stress karena tidak terpilih sebagai wakilnya rakyat.
Lumrah dalam sebuah kontestasi politik. Dalam hal ini, yang menjadi substansi pertanyaan, apakah wakilnya rakyat sejatinya memahami dirinya adalah wakilnya rakyat yang menjalankan tugas serta tanggungjawab sebagai "orangtua" terhadap anak- anak (warga) dengan etik (hati nurani) serta hukum? Apakah selama ini sudah memenuhi tugas dan tanggungjawab sebagai "kepala keluarga" dalam rumah tangga politik"?
Publik Nian Tana Sikka melihat dan merasakan praktek pemilu dalam kehidupan demokrasi masih dalam tataran mata pelajaran di sekolah/kampus. Sejatinya belum dirasakan manfaat positif oleh warga. Publik Nian Tana Sikka telah mengetahui nama dan wajah wakil rakyat yang pasca pemilu 14 Pebruari, berdasarkan penetapan KPU Sikka.
Ada wajah-wajah lama yang masih dipercayai serta wajah baru yang akan bersuara di gedung Kulababong DPRD Sikka periode 2024 -2029.
Fenomena pemilu sebagai salah satu instrumen politik demokrasi secara umum pasca reformasi, bukan bertambah baik. Tidak mengherankan kemudian banyak anak bangsa marah atas praktek pemilu 2024.
Hal ini dikarenakan demokrasi yang dipraktekan mulai proses, penyelenggaraan, serta pasca pemilu faktanya membuktikan adanya pelanggaran etik, hukum sehingga diyakini paling buruk pasca reformasi demokrasi karena tidak diikuti penegakan hukum yang kuat.
Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum. Hukum bisa dikangkangi oknum pejabat termasuk wakilnya rakyat demi melindungi diri bukan kemaslahatan warganya.
Justru yang dipraktekan adalah demokrasi prosedural tergambar pada perhelatan pemilu 2024 yang hanya dilaksanakan sebagai rutinitas demokrasi belaka.
Faktanya, pemilu diselenggarakan bukannya semakin meningkat kualitas demokrasi, tetapi justru semakin meluluhlantahkan makna demokrasi dengan praktek pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi misalnya politik uang, suap menyuap secara terang benderang tanpa malu dan bersalah.
Setelah oknum-oknum wakil rakyat terpilih apakah tetap dengan penyakit ingkar janji, tipu muslihat, menerima suap, korupsi wahuallam. Nanti diamatin saja setelah dilantik. Sudah rahasia publik, semua partai politik terlibat korupsi tidak bisa dibantah.
Demokrasi belum substansial. Pemilu belum bahkan bisa dikatakan tidak dilakukan secara luber dan jurdil sehingga akan sama saja menghasilkan wakil rakyat yang tidak berkualitas dan berintegritas.
Pemilu 14 Pebruari belum bahkan tidak mampu melahirkan wakil rakyat Nian Tana yang mampu merasakan "denyut nadi kesengsaraan warga" serta membawa Pemkab Sikka yang mampu mensejahterakan warga Sikka.
Beberapa tercatat kritis terkait penyelenggaran pemilu 2024. pertama, pemilu menjadi arena rivalitas antar caleg secara tidak sehat, serangan fajar menjadi trend terang benderang dipraktekan sehingga sangat boleh jadi belum mampu melahirkan wakil rakyat berkualitas dan bertanggung jawab.
Nanti diamatin saja 5 tahun ke depan apa yang diperbuat di ruang Kulababong DPRD Sikka; Kedua, pemilu mendorong moral pragmatisme, baik calon legislatif sendiri, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat yang harga dirinya mudah diperjualbelikan uang/ barang. Ketiga, pemilu mengekalkan oligarki kekuasan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan akan kekuasaan. Belum lama sebagai wakil rakyat bernafsu lagi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati/walikota serta pejabat publik lainnya.
Keempat, pemilu menimbulkan persoalan anggaran. memicu politisasi birokrasi, serta rentan terhadap konflik antar elit politik dengan melibatkan massa.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum hanya dapat diatasi dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi, dalam arti perekrutan politik yang obyektif melalui kaderisasi. Praktek selama ini gubernur, bupati walikota kutu loncar masuk partai bahkah langsung jadi ketua partai tanpa kaderisasi partai.
Alasannya politik transaksional dan saling sandera. Dituntut kesadaran partai politik sebagai wadah perekrutan wakil rakyat untuk melakukan perekrutan dengan penuh tanggaung jawab dan menjunjung tinggi integritas moral dan terutama AD Partai sebagai " norma konstitusi partai".
Demi menata demokrasi, hukum, politik, diperlukan jiwa kepemimpinan yang kuat, yakni kepemimpinan yang dilambangkan integritas jiwa "merah dan putih".
“Kepemimpinan yang kuat dan sejati harus berwatak merah, yakni “berani” melakukan tindakan secara meyakinkan memerangi perilaku koruptif yang selama ini meracuni pemimpin parpol.
Kepemimpinan yang putih, yakni kepemimpinan yang bersih dari noda transaksi dan penyanderaan yang terjadi pada proses pemilu 2024.
Selamat kepada wakilnya rakyat Nian Tana Pasca pemilu 2024.
Tugas tanggungjawabmu bukan untuk memperkaya diri berkonspirasi dengan Bupati Wakil Bupati Sikka 2024 mendapatkan pokir, kaji banding ibarat "piknik politik" karena implementasi selama ini kabur air, konspirasi dengan kontraktor urusan proyek, diam terhadap adanya fakta dugaan korupsi, pansus dewan atas dugaan korupsi dan lain- lain hanya hambur uang rakyat tanpa sinergitas dengan penegakan hukum yang konkrik.
Ada "dugaan korupsi di Perumda Wairpuan, proyek jalan di Riit, proyek RS Pratama Doreng, kasus dugaan korupsi ayam buras harus tetap menjadi "PR" serius anggota dewan periode 2024 sampai 2029.
Janji politik/dialog dengan warga terbukti dengan terpilihnya anda pasca pemilu 2024 harus dibuktikan sebagai "ayah politik" yang siap bekerja lahir batin untuk kesejahteraan anggota keluarga Nian Tana Sikka.
Terimakasih wakil rakyat periode 2019- 2024 sudah berbuat untuk warga Nian Tana Sikka. Tidak ada yang sempurna ibarat tiada gading yang tak retak (Epanggawang golo)
