 |
| Kanan : Robert Ndoen (sek.Pol PP Prov.NTT. Yosef Meba, S.Sos.,MM Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Sekretaris Pol.PP. Kasat Pol.PP Manggarai Timur, Yohanes Syukur Flores Timur, Adrian Lamabelawa |
NEWSDARING-KUPANG- Memperingati HUT ke-73 Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dan Satlinmas ke-61 yang dirayakan secara terpusat di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada momentum ini juga Satpol PP NTT laksanakan terpusat di Kota Kupang yang diikuti oleh 241 orang dari Satpol PP Kabupaten dan Kota se-NTT.
Kesempatan berbahagia ini juga Satpol-PP NTT meminta agar pemerintah daerah menambah formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Demikian disampaikan Kasat Pol PP Manggarai Timur, Yohanes Syukur dan Sekretaris Pol PP Flores Timur, Adrian Lamabelawa didampingi Yosef Meba, S.Sos.,MM Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Robert Ndoen Sekretaris Pol PP NTT. Jumat,(03/03/23).
"Kondisi sekarang ini sesuai ketentuan Menpan yang terbaru tentang pembatasan jumlah tenaga honorer di republik ini, maka kondisi personil Satpol PP dari provinsi hingga kabupaten sangat terbatas," jelas Yohanes.
Lanjutnya, hal ini telah dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi sehingga ada kebijakan kusus dari pemerintah daerah untuk merekrut kembali dalam bentuk tenaga PPPK sesuai dengan peraturan UU.
"Kondisi kemarin kami di Manggarai Timur kusus untuk Pol PP ada 32 orang tidak lagi diperpanjang kontrak mereka," ucap Yohanes.
Lebih lanjut disampaikan Adrian Lamabelawa Sekretaris Pol PP Flores Timur, katakan persoalan saat ini terkait SDM yang regulasi terakhir mengisyaratkan bahwa tenaga kontrak harus diberhentikan 30 November. Adrian meminta agar adanya formasi tambahan kepada Satpol PP dalam dua jabatan PPPK dan PNS.
"Kondisinya komposisi pegawai dari Kabupaten dan Kota se-NTT dominasi ada pada tenaga kontrak, nah andaikata per 30 November ini diberhentikan bagaimana harapan yang kita gantungkan pada tugas dan fungsi Pol PP soal penegakan regulasi tingkat daerah, Trantib,Llinmas,Damkar. Ini kondisi insidental kalau terjadi, siapa yang kita andaikan? Memang panggilan diberikan kepada kita untuk tidak meninggalkan negara dalam kondisi apapun, maka tambahan formasi PPPK dan PNS," pungkas Adrian.
Ditekankannya, Satpol PP dari tingkat kabupaten hingga provinsi telah bersatu tekat untuk perjuangkan persoalan itu.
Jumlah peserta dari Kabupaten dan Kota dalam rapat koordinasi tersebut 81 orang. Terdapat pula Kasat Pol PP kabupaten yang hadir langsung dalam rakor di Ujung Pandang, Makassar.
Tema HUT Satpol PP ke-73 dan Satlinmas ke-61 tahun 2023. "Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional "
Sub Thema: "Dengan Semangat Praja Wibawa Kita Wujudkan Wilayah Tertib, Tentram dan Ramah Investasi Menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera"
