NEWSDARING-MOROTAI, MALUKU UTARA - Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan mengusut tuntas kasus yang diduga telah melibatkan sejumlah oknum pejabat dilingkup BKD yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada para honorer Kategori dua (K2) beberapa bulan lalu.
Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan BKD Pulau Morotai, Basirun Umaternate mengatakan sesuai dengan arahan Pj Bupati bahwa kami akan usut masalah ini sampai tuntas. Karena Pj Bupati juga tidak mau jika oknum yang melakukan pungli lalu dibiarkan saja.
"Itu yang Pj Bupati juga tidak mau, sebab ini demi nama baik Pemda dan lebih khusus Badan Kepegawaian Daerah", tegas Basirun ketika dikonfirmasi awak media diruang kerja, Kaban BKD, Senin (19/12/2022).
Hanya saja, menurut Basirun bahwa untuk sementara ini kami juga berupaya untuk mencari tau siapa orangnya yang melakukan pungli itu.
"Yang pasti bahwa kami berupaya untuk mencari tau kebenarannya dan itu bersama dengan tim inspektorat", tuturnya
Dan, Basirun bilang bahwa kalau ada orang-orang BKD yang melakukan itu, berdasarkan sesuai data yang teman-teman (media,red) dapatkan, maka kami akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"kalau memang terbukti ada oknum BKD yang terima uang dan segala macam maka akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku" tegasnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) Pulau Morotai, Maluku Utara, Musriyana Nabiu mengatakan bahwa terkait dengan masalah ini, yang jelas kami akan mencari tau kebenarannya. Tapi, kalaupun ada pejabat yang melakukan seperti itu, maka kami akan ambil langkah untuk ditindak, ucapnya
Untuk itu, Musriyana bilang jika benar ada oknum pejabat yang melakukan pungli itu, maka kami berharap agar datanya kami minta.
Karena, menurutnya, sampai hari ini juga kami tidak tau siapa orangnya, sebab kepribadian seseorang kami tidak bisa menilai, apakah diantara kami ini ada yang terlibat itu juga saya tidak tau, katanya
"Nah, yang menjadi masalah itukan data oknum yang bersangkutan belum kami ketahui sampai saat ini, sehingga kami belum bisa tindakan lanjut. Kami juga tidak mau asal menuduh. Tapi, yang jelas ada upaya untuk usut tuntas kasus ini", tegasnya
Dan, kata Musriyana bahwa kalau pun sudah ada datanya, dan kami sudah tau oknumnya maka kami akan tindak lanjut. Nah, dari situ nanti Pj Bupati dan Sekda akan panggil kami untuk melaporkan itu semua.
Selain itu juga, Musriyana pernah menghimbau kepada seluruh pegawai dilingkup BKD pada saat proses pendataan honorer Kategori Dua (K2) beberapa bulan lalu.
Dalam himbau tersebut, Musriyana meminta kepada tim pendataan bahwa jangan ada pungli. "Jadi waktu pertama di bentuknya tim pendataan saya bilang jangan pernah ada punglia, itu yang saya ingatkan kepada seluruh pegawai di lingkup BKD saat itu,
"Dan kalau mau kerja-kerja sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang saya ingatkan ke mereka".
Tapi, sekali lagi kalau pun ada data oleh oknum yang bersangkutan maka berikan kepada kami, ucapnya. (Oje)
