6 Tuntutan APTISI XV Wilayah NTT Terhadap Kebijakan Kemendikbud yang Merugikan PTS se-Indonesia, Nadim Makarim "Out Of The Box"

Ketua APTISI XV Wilayah NTT Samuel Haning, SH.,MH ( Baju Batik) Rektor UPG 1945 NTT : David R. Selan,SE.,MM

NEWSDARING-KUPANG-Aksi protes oleh APTISI se-Indonesia atas kebijakan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi  yang tidak berpihak kepada Perguruan Tinggi Swasta. Aksi tersebut rencananya dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 27 september 2022 dan akan di ikuti kurang lebih 3.000 orang. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah XV (APTISI) Nusa Tenggara Timur,  Samuel Haning, SH.,MH  bersama pengurus APTISI NTT akan bergabung dengan seluruh  APTISI se Indonesia dalam rangka memita dan menuntut kepada Presiden, DPRI dan Menteri Pendidikan terkait enam poin yang dinila merugikan pihak PTS se Indonesia.

"Pada tanggal 27 September 2022 APTISI wilayah NTT akan bergabung dengan semua teman-teman pengurus APTISI seluruh Indonesia untuk melakukan aksi damai. Dan jujur kami sampaikan bahwa  keterpanggilan APTISI XV ini bahwa mengenai rasa keprihatinan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oknum-oknum yang mencederai Pendidikan, nyata yang kita lihat pendidikan tinggi swasta yang akan kami perjuangan bersama-sama karena ada beberapa poin yang akan kami sampaikan." ucarnya pada Kamis,22/09/22.

Pada kesempatan tersebut, ketua APTISI XV wilayah NTT mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati Presiden Republik Indonesia dengan nomo surat : 980/SLD1/APTISI/VH/2022, perihal Audiensi. Mengingat pasca Covid-19 Perguruan Tinggi Swasta mengalami banyak kesulitan, sehingga pihak APTISI akan melakukan aksi damai berjemaah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

"Dikarenakan berbagai permasalahan yang rumit pada Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sangat luar biasa, akibat dari Covid-19 dan Lesunya Ekonomi Rl, sehingga menyebabkan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi mengalami hambatan, berkenaan dengan hal tersebut kami menyampaikan aspirasi berjamaah secara damai oleh Para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Badan Penyelenggara PTS, Para Dosen dan Mahasiswa yang akan menemui Presiden, Ketua DPR RI dan Kemendibud RI". Tuturnya.

Lanjut Paman Sam, Adapun aspirasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut: 

1.Membubarkan LAMPT yang orientasinya bisnis. Kami menginginkan LAMPT Bisa diperpanjang masa akreditasinya, dan di biaya oleh pemerintah. Dan memasukan dalam RUU Sisdiknas akreditasi Prodi sifatnya adalah sukarela (sunah) sedangkan akreditasi institusi adalah Wajib.

2.Membubarkan Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri oleh PTN, sangat berpotensi KKN;

3.Membubarkan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Komite, Mengembalikan ke Perguruan Tinggi sesuai UU No 12/2012;

4. Perbaikan tata kelola penyaluran KIP dan lebih banyak diberikan kepada PTS.

5.Pembahasan RUU Sisdiknas 2022, harus melibatkan masyarakat & APTISI tidak pernah dilibatkan.

6.Pelayanan Pengabungan PTS & Perijinan Pembuatan Prodi Sangat lambat pelayanan.

Ketua APTISI XV wilayah NTT juga berharap Presiden dapat memberikan sangsi kepada Nadiem Makarim selaku Menteri pendidikan agar "out of the box" karena tidak memiliki latar belakang sebagai dosen. Ia juga berharap pembatasan mahasiswa terhadap PTN agar PTS juga hidup.

Jadwal Aksi Damai (tgl.27-28 September '22) dan di lstana Negara (tgl.29 September 22),pada pukul 08.00 WIB-selesai. Selanjutnya aspirasi akan dilanjutkan serentak pada tanggal 5 Oktober 2022 di seluruh Indonesia.