NEWSDARING-SOE-Bangun kesepakatan bersama dalam Perencanaan Program Kerja untuk Tahun 2023 dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Demikian ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, saat memimpin Rapat Kerja Penyamaan Program bersama Para Bupati se - daratan Timor bertempat di Ruang Rapat Bupati Timor Tengah Selatan pada hari Senin, 8 Agustus 2022.
Gubernur (VBL) mengatakan kita harus punya satu Komitmen juga penyamaan persepsi dan kita harus bekerja sama dalam rangka menyelesaikan masalah Kemiskinan dan masalah Stunting di Pulau Timor .
Harus ada Kolaborasi antara kita semua dan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik sampai tahun depan tahun 2023 dan kita fokus pada program yang kita rencanakan dan akan kita laksanakan.
Lebih lanjut Gubernur NTT menyampaikan bahwa masih banyak orang- orang atau keluarga miskin dan anak- anak Stunting yang harus kita urus, kita perhatikan dan untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri kita harus bekerja sama kita buat perencanaan, satu kesatuan gerak, kita buat program di bidang Pertanian dan Peternakan dengan menyiapkan lahan dan lahan lahan itu kita kelola bersama dengan melibatkan orang- orang atau keluarga miskin tersebut kita siapkan bibit jagung hybrida , sorgum ,kelor dan ayam sehingga ini bisa mereka gunakan untuk kelangsungan kehidupan mereka dengan menaman dan memelihara sehingga mereka bisa terbebas dari keterpurukan dan kemiskinan serta Stunting.
Karena Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Demikian yang disampaikan Gubernur NTT, (VBL) dalam pertemuan bersama para Bupati se daratan Timor itu.
Menurut Gub NTT (VBL), selama ini banyak digelar rapat, tetapi minim action. Untuk itu, Gub VBL menginginkan agar para Bupati sedaratan Timor bekerja sama secara kolaboratif dan fokus pada pangan hingga sampai ke desa- desa serta memanfaatkan Dana Desa nya.
Dari alokasi anggaran Dana Desa sebesar 20 persen untuk penurunan stunting difokuskan pada penanaman jagung, sorgum, kelor dan pengembangbiakan ayam KUB.
“Saya mengharapkan agar kita fokus pada hal-hal ini di tahun 2023 karena itu mulai dari sekarang kita fokus dengan mendata luas lahan, dan kepala keluarga miskin sampai dengan namanya siapa,” ujarnya.
Kalau ini dikerjakan secara baik, tahun 2023 bisa diselesaikan kemiskinan. Paling tidak turun signifikan.
Untuk itu, sejak pertemuan itu, Gubernur NTT memberikan deadline kepada para bupati se-daratan Timor supaya segera mendapatkan data orang miskin detail terkait nama dan luas lahan.
“Data nama KK miskinnya, data lahannya, sehingga fokus anggaran itu kepada mereka yang miskin itu. Mereka yang kelola lahannya, mereka yang tanam dan mereka yang panen,” ujarnya.
“Fokusnya hanya pada jagung, sorgum, kelor, dan yang tidak memiliki lahan pelihara ayam KUB,” tegas Gub NTT (VBL).
Sehingga tahun 2023 saat musim tanam bisa dipastikan mereka bisa panen berapa.
“Kalau dikelola dengan baik, pasti angka kemiskinan di NTT akan turun di tahun 2023. Karena dengan hasil panen yang diperolah para KK miskin, angka pendapatannya meningkat, dan kemiskinan menurun,” jelas Gub VBL.
Setiap bupati, tegas Gub NTT (VBL), harus memastikan luas lahan dan siapa yang mengelola lahan tersebut dan jumlah hasil panen mereka.
Pada kesempatan itu juga Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Daniel Kameo menegaskan 80 persen penilaian BPS tentang angka kemiskinan itu unsurnya terletak pada makanan.
“Jadi kalau Pak Gubernur bilang kalau fokus pada pertanian, orang miskin kita bisa keluar dari kemiskinannya,” tandasnya.
Menanggapi perintah Gubernur NTT itu, para bupati merespons positif dan mengaku siap untuk menyediakan data itu.
“Kami akan berkoordinasi hingga ke desa untuk melakukan pendataan itu,” kata Bupati Belu Agus Taolin.
Setelah menggelar rapat bersama para bupati sedaratan Timor, Gub NTT (VBL) melanjutkan dengan melakukan rapat bersama para Camat, Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Timor Tengah Selatan, di aula kantor Bupati TTS.
Pada kesempatan itu Gubernur NTT mengatakan Dana Desa 20 persen untuk penanganan stunting itu dimanfaatkan untuk menanam jagung, sorgum, kelor, dan pengembangbiakan ayam KUB.
Menurut Gubernur NTT dana itu akan difokuskan pada KK miskin. "Jadi mereka yang KK miskin itu yang mengerjakannya," dan Tujuannya, untuk penurunan angka kemiskinan di desa-desa, Dan ini butuh kerja kolaborasi, ujar VBL.
"Setiap desa harus ada data masyarakat miskinnya berapa, luas lahannya berapa. Sehingga nanti akan dibantu oleh kabupaten berapa, provinsi berapa? Ini kolaborasi yang akan kita lakukan untuk menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur," ujar Politisi Nasdem ini.
Bagi KK miskin yang punya lahan tanam jagung, sorgum, dan kelor. Sementara yang tidak punya lahan akan mengembangbiakkan ayam KUB.
Gubernur NTT (VBL),mengatakan dirinya sudah berbicara dengan para Bupati. "Mau tidak mau harus kita kerjakan. Dan ini perintah, harus dilakukan," ujarnya disambut tepuk tangan peserta rapat, Para Camat, Lurah dan kepala desa dan peserta lainnya.
Pada kesempatan pada rapat tersebut juga, Sejumlah Camat,Kepala Desa diberi kesempatan untuk bertanya maupun berkomentar menyatakan dukungannya atas ide Gubernur NTT.
"Jangan hanya 20 persen untuk pengembangan pertanian itu Pak Gubernur. Bila perlu lebih, karena kami memiliki lahan," tegas salah satu kepala desa yang bertanya saat itu.
Meski demikian, kata dia, pemerintah kabupaten dan provinsi harus membantu masyarakat kami karena warga juga kekurangan pupuk dan juga air. Sedangkan seorang kepala desa juga menyampaikan permasalahan program PKH yang tidak ada batasnya, Dia memberi contoh kasus di Desanya ada keluarga yang setiap tahun mendapat bantuan program PKH, karena setiap tahun keluarga tersebut mengandung/Hamil. Hal ini memberi dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidupnya,hal tersebut disambut gelaktawa dari para peserta yang hadir. Menanggapi hal tersebut Gubernur akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Turut mendampingi Gubernur NTT, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Prof Daniel Kameo, Kepala Dinas PUPR Maxi Nenabu, Kepala Dinas PMD Viktor Manek, Karo Administrasi Pimpinan Priscila Parera, staf ahli Gubernur dr Mese Ataupah, Karo Hukum Max Sombu, dan Kadis Pertanian Lecky Koli.
