NTT, Newsdaring-Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengukuhkan Tim Percepatan Aksesnya Keuangan Daerah (TPKAD) se Nusa Tenggara Timur di pulau Semau pada hari jumat 27/08/21. VBL ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi NTT di triwulan ke 2 naik menjadi 4,22% yang sebelumnya pada triwulan pertama NTT berkontribusi 0,12% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta kepada Walikota dan Bupati se NTT agar terus mendorong pengembangan ekonomi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini didukung dengan kemampuan Gubernur membangun NTT.
"Saya berharap dengan adanya pengukuhan TPKAD se-NTT, maka TPAKD harus segera menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar bertumbuh dan menuju pada industri keuangan sehingga perputaran uangan dapat dilakukan dengan baik," ucarnya
"Bapak Presiden Joko Widodo juga telah mendorong seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia agar UMKM khususnya pada sektor pertanian dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga keuangan sehingga produksinya terus berkesinambungan dan memiliki kualitas yang bagus sehingga kita mampu bisa bertahan hidup dalam kondisi covid-19 ini, dan apa yang telah kita lakukan pada hari ini adalah melanjutkan perintah Bapak Presiden tersebut sebagai wujud kerja kolaboratif," jelas Gubernur.
Menurut PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera, Kegiatan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat dan UMKM di daerah masing-masing (30/8).
“menurut Prisila, tujuan dibentuknya TPAKD untuk melakukan dan mempercepat 6M yaitu: (1) Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. (2) Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. (3) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. (4) Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. (5) Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas. (6) Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia”
“untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTT, rendahnya penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM dan belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan daerah." Tutup Prisilia.
