Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pendanaan pendidikan. Informasi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai legalitas pungutan di sekolah.
Kami tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu, baik individu, institusi, maupun organisasi. Jika terdapat perbedaan interpretasi atau kebijakan lokal yang belum tercakup dalam pembahasan ini, kami mendorong pembaca untuk merujuk langsung pada regulasi resmi atau berkonsultasi dengan pihak berwenang.
Segala bentuk keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan artikel ini menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca.
 |
| Ilustrasi |
Praktik pungutan sebesar Rp150 ribu per siswa di SMA/SMK terus menuai kontroversi. Untuk memahami apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum, kita akan membahas secara mendetail Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, khususnya Pasal 50 hingga 53, serta undang-undang pendukung lainnya.
1. Pendanaan Pendidikan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 50-53
PP Nomor 48 Tahun 2008 merupakan regulasi yang mengatur tentang pendanaan pendidikan di Indonesia. Dalam pasal 50 hingga 53, dijelaskan mengenai sumber pendanaan pendidikan, tanggung jawab penyelenggara pendidikan, serta aturan mengenai sumbangan dan pungutan.
🔎 Pasal 50: Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 50 ayat (1) menyatakan:
"Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."
📌 Maksud dan Tujuan:
Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban utama dalam membiayai pendidikan.
Masyarakat boleh berkontribusi, tetapi tidak dalam bentuk pungutan wajib kepada siswa.
Pasal 50 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
📌 Dampaknya:
Sekolah negeri seharusnya tidak bergantung pada pungutan dari orang tua siswa, karena pendanaannya sudah dijamin oleh APBN/APBD melalui Dana BOS dan BOSDA.
Jika masih ada kekurangan dana, sekolah harus mencari sumber alternatif yang sah, seperti dana hibah, bantuan CSR, atau sumbangan sukarela.
🔎 Pasal 51: Larangan Pungutan di Sekolah Negeri
Pasal 51 ayat (4) menyatakan:
> “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.”
📌 Penerapannya untuk SMA/SMK:
Walaupun pasal ini menyebut pendidikan dasar (SD dan SMP), prinsipnya juga berlaku untuk SMA/SMK yang didanai oleh APBD provinsi.
Dengan demikian, SMA/SMK negeri tidak boleh melakukan pungutan yang bersifat wajib.
✏ Jika ada kekurangan dana:
Sekolah bisa mencari dana tambahan melalui sumbangan sukarela dari orang tua atau pihak lain, tanpa ada unsur paksaan.
🔎 Pasal 52: Jenis Pembiayaan Pendidikan
Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan dibagi menjadi:
1. Biaya investasi pendidikan → Seperti pembangunan gedung dan fasilitas sekolah.
2. Biaya operasional pendidikan → Seperti gaji guru honorer, listrik, dan alat tulis.
3. Bantuan biaya pendidikan → Seperti beasiswa untuk siswa tidak mampu.
📌 Implikasinya terhadap pungutan Rp150 ribu:
Biaya investasi dan operasional harus dibiayai oleh pemerintah.
Jika ada kekurangan, sekolah boleh menerima sumbangan, tetapi tidak boleh memungut pungutan wajib.
✏ Solusi yang dapat diambil sekolah:
✅ Mengoptimalkan penggunaan Dana BOS dan BOSDA.
✅ Menggalang dana dari CSR perusahaan atau alumni.
✅ Memanfaatkan dana hibah dari pemerintah atau organisasi sosial.
G
🔎 Pasal 53: Sumbangan dan Larangan Pungutan
Pasal 53 ayat (1) menyatakan:
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pendanaan pendidikan melalui sumbangan pendidikan.”
Namun, Pasal 53 ayat (2) menegaskan:
“Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bersifat wajib dan tidak mengikat.”
📌 Kesimpulan dari Pasal 53:
✔ Sekolah boleh menerima sumbangan dari orang tua, tetapi harus bersifat sukarela.
✔ Sekolah tidak boleh mematok nominal tertentu seperti Rp150 ribu per bulan sebagai kewajiban.
✔ Jika ada paksaan atau ancaman sanksi bagi siswa yang tidak membayar, maka ini termasuk pungutan liar.
2. UU Pendukung yang Memperkuat Larangan Pungutan Wajib
📌 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
Pasal 34 ayat (2): Pendidikan dasar harus gratis, dan pendidikan menengah tidak boleh memberatkan siswa.
Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, tetapi tidak dalam bentuk pungutan wajib.
✏ Dampak hukumnya:
Jika sekolah tetap memungut Rp150 ribu sebagai kewajiban, maka melanggar UU Sisdiknas dan bisa dikenakan sanksi administratif.
📌 2. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Pasal 10 ayat (2): Komite sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
Pasal 10 ayat (1): Komite hanya boleh menggalang dana dalam bentuk sumbangan sukarela.
✏ Konsekuensi hukum:
Jika komite sekolah memungut dana secara wajib, maka bisa dikenakan sanksi administratif dan hukum pidana.
📌 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli
Setiap pungutan ilegal di instansi pendidikan bisa dikenakan sanksi hukum melalui Satgas Saber Pungli.
Sanksi bagi pelaku pungli bisa berupa pemecatan, denda, atau pidana kurungan.
3. Kesimpulan dan Solusi bagi Sekolah
🔴 Pungutan Rp150 ribu/bulan di sekolah negeri adalah ilegal jika bersifat wajib.
✅ Sekolah hanya boleh menerima sumbangan sukarela, tanpa nominal tetap dan tanpa paksaan.
✅ Jika dana BOS/BOSDA tidak cukup, sekolah dapat mencari solusi lain, seperti:
Mengajukan hibah dari pemerintah atau organisasi sosial
Menggandeng CSR perusahaan atau alumni
Mengoptimalkan efisiensi anggaran sekolah
✏ Orang tua siswa dapat melaporkan praktik pungutan ilegal ke:
✔ Dinas Pendidikan Provinsi
✔ Ombudsman RI
✔ Satgas Saber Pungli (Polisi atau Kejaksaan setempat)
Dengan memahami regulasi ini, sekolah dapat tetap meningkatkan kualitas pendidikan tanpa melanggar aturan dan memberatkan orang tua siswa.(kl)
